DINAMIKA BANSOS : 1,7 Juta Data KK Ngaco?

Oleh : MULYADI

BANDUNG, disposisi.com – Polemik bantuan sosial yang sempat mengemuka beberapa hari ini telah menimbulkan banyak komentar dari berbagai kalangan. Baik itu komentar mengkritisi atau komentar yang memberikan pencerahan.

Seperti yang terjadi di Jawa Barat, bantuan sosial untuk dampak covid-19 dari gubernur Jawa Barat banyak mendapat komentar miring dari masyarakat dan bahkan beberapa kades di kabupaten ikut menyuarakan apa yang sedang terjadi diwilayah mereka tentang bansos ini.

Dalam salah satu pidatonya di medsos, Gubernur Jawa Barat sempat menyampaikan permintaan maafnya atas polemic yang terjadi dalam hal pendistribusian dan minimnya bantuan yang diterima warga, dengan mengatakan bahwa saat-saat seperti ini adalah saat yang sulit.

Lalu beberapa hari yang lalu, muncul sebuah postingan dari laman Facebook atas nama Ridwan Kamil pada tanggal 29/4/2020, di posting pada pukul 11.24 WIB,  dengan judul Dinamika Bansos. (https://web.facebook.com/pg/mochamadridwankamil/posts/?ref=page_internal).

Postingan dari (https://web.facebook.com/pg/mochamadridwankamil/posts/?ref=page_internal).

Dalam postingan tersebut tertulis “TERDAPAT 1,7 JUTA DATA KK yang diinput ternyata invalid alias ngaco. Masalah utama tentang bantuan yang belum datang, terdapat di data yang diajukan dari daerah banyak yang bermasalah. JADI sebelum ada aparat di daerah yang marah-marah, silakan instrospeksi kenapa semangat mengisi nama warganya namun masih banyak tanpa alamat domisili atau nomor KTP atau NIK nya tidak ada,,,dst, “

Dalam tulisan itu dikatakan bahwa data KK invalid/ngaco, data dari daerah bermasalah dan nama warga tanpa alamat atau nomor KTP atau NIK nya tidak ada. kata “daerah” yang dimaksud, mungkinkah merujuk pada daerah yang mengajukan (kota, kecamatan dan kelurahan).

Dalam satu tulisan lain yang berbunyi “Silakan instrospeksi kenapa semangat mengisi nama warganya namun masih banyak tanpa alamat domisili atau nomor KTP atau NIK nya tidak ada” Kata “kenapa semangat mengisi nama warganya”  ini juga kemungkinan merujuk pada RT dan RW yang mengisi nama warganya (karena jelas tugas mengisi data nama warga adalah RT dan RW).

Penulis sempat mewawancara beberapa ketua RW di wilayah kecamatan Cibeunying Kidul, dan dari mereka tidak ada satupun yang mengaku bahwa ada data yang tidak lengkap, semua sesuai dengan apa yang di inginkan oleh pemerintah tentang nama, alamat, NIK dan Nomor KTP.

Menurut salah satu RW yang sempat diwawancara mengatakan “Bahwa semua data yang harus diserahkan ke kelurahan wajib mengisi data diri yang sangat lengkap, mulai dari nama lengkap, NIK, KK, jenis pekerjaan, posisi dalam pekerjaan, hingga nominal penghasilan sebelum dan sesudah covid. Lengkap dengan nomer pengkodean dari jenis pekerjaan, serta nomer HP”. Apakah mungkin masih ada ketua RW yang kurang paham dengan pengisian data ini?

Memang harus diakui sampel yang kecil ini tidak bisa mewakili bila digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menguji keabsahan sebuah data. Tapi setidaknya ada beberapa masukan yang bisa dipakai untuk sekedar mencari pencerahan akan masalah ini.

Logika kita sebagai orang awam, andai benar ada data yang kurang lengkap (tanpa alamat, NIK atau nomer KK) apakah bisa lolos ditingkat kelurahan, kecamatan atau kota? Masih ada tiga pintu sebelum sampai di tingkat provinsi. Apakah semua tingkatan tersebut hanya sebagai pengumpul data tanpa melakukan pemeriksaan lebih dahulu? Lalu bagaimana dengan tugas ASN bagian sosial kelurahan dan kecamatan, serta bagaimana dengan fungsi dinas sosial?

Sangat disayangkan bila apa yang disebutkan oleh tulisan di atas bahwa data KK ngaco, ternyata benar adanya. Berarti selama ini fungsi kasi kesos kelurahan dan kecamatan hanya sebagai penerima berkas saja, seperti tugas keamanan yang hanya menerima berkas tanpa perlu melakukan validasi kebenaran isi data nya.

Atau mungkin bisa saja ternyata semua data itu sudah lengkap tapi tidak dipakai oleh provinsi, hanya di ditumpuk di gudang kantor, lalu digunakan data yang sudah lama. Terbukti dengan adanya salah sasaran kepada warga yang sudah meninggal dan sudah pindah.

Lalu bagaimana dengan pemberian Handphone kepada 53 ribu ketua RW se Jawa Barat pada Desember 2019 tahun lalu? Bagaimana juga dengan aplikasi Sapa Warga yang seharusnya bisa digunakan saat pendataan agar lebih praktis dalam hal kelengkapan datanya.

Anggaran HP Sapa Warga yang besarannya mencapai kurang lebih 60 miliar terkesan kurang manfaat dalam hal pendataan kepada warga, dan bila saat ini pihak pemerintah provinsi mulai menggunakan aplikasi ini untuk pendataan selanjutnya, akan timbul pertanyaan baru lagi di benak masyarakat. “Kenapa tidak digunakan saat pertama melakukan pendataan?”

Terlepas dari semua permasalahan di atas, penulis hanya ingin melaksanakan tugas dan fungsi jurnalistik sebagi kontrol sosial, agar pihak penyelenggara pemerintahan bisa mendapat masukan dari berbagai sisi, hingga akhirnya bisa tercipta sebuah system dan program yang bisa maksimal dalam pelaksanaan program bantuan sosial ini.

MULYADI Pemerhati masalah sosial,Pemimpin Redaksi media online disposisi.com, Wakil Ketua Forum Wartawan Bandung Juara (FWBJ)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *