Oknum Perangkat Desa Ajukan Pemblokiran Nama KPM Bansos BST, Berbuntut Panjang

REDAKSI

SAMPANG, disposisi.com – Bantuan Sosial (Bansos) yang menjadi program pemerintah dalam menangani dampak Virus Corona, diperuntukkan bagi warga masyarakat yang terkena dampak khususnya dalam masalah ekonominya.

Semua warga yang mengalami dampak ini berhak untuk mendapatkan bantuan melalui beberapa program yang sudah di jalankan oleh pemerintah, dan harus didukung oleh semua kepala daerah dan kewilayahan.

BACA JUGA : Kok Bisa Pas? Seorang Perempuan Saat Swab Tes Tanpa Sengaja Meremas,,,

Bila ada warga yang dianggap tidak layak mendapatkan bantuan tersebut, harus jelas data dan bukti apa yang membuat warga itu tidak berhak menerima bantuannya.

Seperti yang terjadi di Sampang Jawa Timur, ada perangkat desa yang mengajukan pemblokiran nama keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial tunai (BST) Kementerian Sosial (Kemensos), yang akhirnya berbuntut panjang.

Seperti yang dilansir disposisi.com dari ‘@Jawa Pos.com’ Rabu, 12 Agustus 2020, Kepala Desa Bulmatet, Kecamatan Karang Penang, Mahrudi akhirnya angkat bicara kemarin (11/8). Dia berjanji akan mengumpulkan seluruh perangkat desa terkait pemblokiran nama keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial tunai (BST) Kementerian Sosial (Kemensos).

BACA JUGA : Jangan Terlambat, Segera Ajukan Bantuan Modal Untuk,,,

Mahrudi mengaku banyak mengetahui permasalahan penerima BTS Kemensos asal Desa Bulmatet yang terblokir. Saat ditanya perihal perangkat desa yang mengajukan pemblokiran nama-nama warga dari daftar penerima, Mahrudi tidak memberikan kepastian.

Dia mengalihkan tanggung jawabnya kepada operator desa. ”Kalau itu kan ada operator desa. Saya tidak bisa menjelaskan kalau belum ketemu dengan perangkat,” ujarnya.

Setelah memanggil seluruh perangkat desa, Mahrudi akan menjelaskan titik permasalahan dari pemblokiran nama-nama tersebut. ”Kalau sudah dikumpulkan, baru kami bisa menjelaskan,” kelitnya.

Anehnya, dia mengaku tidak tahu dan tidak hafal jumlah penerima BST Kemensos di desanya. ”Kalau jumlahnya yang tahu perangkat, saya lupa,” ucapnya.

Sementara itu, Dinas Sosial (Dinsos) Sampang tetap meminta KPM BST Kemensos didatangkan ke kantor dinsos. Dengan demikian, masalah pengajuan pemblokiran nama-nama penerima BST Kemensos oleh oknum perangkat desa menemui titik terang.

”Datangkan ke sini KPM-nya. Nanti saya konfrontasi datanya dengan data lainnya,” kata Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Sampang Nashrun.

Pemblokiran itu bisa dilakukan jika nama-nama tersebut memang tumpang-tindih dengan bantuan lainnya. Jika tidak, nama yang terdaftar dalam BST Kemensos itu seharusnya menerima haknya Rp 600 ribu per bulan.

”Kalau memang dobel, dapat bantuan lain. Maka, saya sepakat jika namanya diblokir,” ungkap Nashrun.

BACA JUGA : Siap-Siap Bantuan Subsidi Gaji Untuk Pekerja Tinggal,,,

Pendamping hukum penerima BST Kemensos di Desa Burmatet yang terblokir Abdurrouf mengatakan, tidak mungkin kepala desa tak mengetahui permasalahan tersebut. Sebab, 38 nama KPM BST Kemensos yang diajukan untuk diblokir ditandatangani kepala Desa Bulmatet dan mengetahui camat Karang Penang. ”Kami hanya prihatin karena warga yang namanya berstatus sebagai penerima aktif BST tidak pernah menerima haknya,” katanya.

Pihaknya sudah mencium adanya kongkalikong dan niat melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam permasalahan tersebut. Pihaknya berharap polisi segera bertindak.

”Kami akan dampingi terus warga yang namanya diajukan untuk diblokir tersebut. Kami ingin kasus ini tuntas,” pintanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *