Kesewenang-Wenangan Pada Pers Adalah Awal Kehancuran Demokrasi

Kesewenang-Wenangan Pada Pers, bisa berdampak kurang baik untuk jalannya pemerintahan dan kehidupan di masyarakat (Foto Dok. Tintajabar.com)

MULYADI

JAKARTA, disposisi.com Kebebasan pers di Indonesia sangat vital posisinya, bila terdapat gangguan pada kebebasan Pers bisa berdampak kurang baik untuk jalannya pemerintahan dan kehidupan di masyarakat

Pers adalah salah satu pilar yang menopang kehidupan demokrasi berjalan beriringan dengan tiga pilar lainnya, sebagai pilar ke empat Pers dianggap paling sehat bila dibandingkan dengan pilar-pilar lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Menko Polhukam, Prof M. Mahfud MD dalam acara “Dialog Kebebasan Pers dan Profesi Wartawan” di Kantor Kemenko Polhukam RI.

Melansir dari @Tintajabar.com, (17/4), Menko Polhukam, Prof Mohammad Mahfud MD menegaskan, bahwa kebebasan pers tidak boleh dilanggar, karena Pemerintah sangat memerlukan kebebasan pers itu, apalagi Indonesia adalah negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi.

“Kita sudah memilih demokrasi, dan demokrasi memiliki empat pilar, diantara keempat pilar tersebut, Pers adalah pilar yang paling sehat,” kata Menko Polhukam Mahfud, dalam giat “Dialog Kebebasan Pers dan Profesi Wartawan” di Kantor Kemenko Polhukam RI, Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat (16/4/2021) sore.

Mahfud MD menyatakan dalam sejarah perjalan bangsa, ketika terjadi kesewenang-wenangan pada pers, seperti sensor dan pengusiran wartawan, pembredelan, itu adalah awal dari kehancuran.
Mahfud pun menyebut kondisi tersebut pernah terjadi di era Orde Baru. Karena itu, saya melihat bahwa Pers-lah yang menjadi pengawal kelangsungan demokrasi,” ujarnya.

Menko Polhukam lantas mencontohkan, saat orang takut kepada preman karena penegakan hukum sulit sekali, tapi ketika pers memberitakan, orang menjadi berani bertindak dan penegakan hukum berjalan. Karena cerminan masyarakat itu adalah pers.

“Dengan semangat itu, maka kalau ada kesalah pahaman dengan pemerintah, mari kita berdialog. Pers harus menjadi mitra kerjasama dengan pemerintah, tapi tidak boleh diganggu kebebasannya,” pungkas Mahfud.

Kegiatan dialog dihadiri pimpinan Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Asosiasi Pers dan para pemimpin redaksi media massa.
Menko mengemukakan, bahwa memang pers memiliki masalah juga, akan tetapi dibanding dengan pilar demokrasi lainnya, yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif, justru pers masih tergolong yang paling sehat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *